Benarkah Jatuhnya Rupiah Murni Hanya Gara-gara Faktor Global?

PT BESTPROFIT - Nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pemerintah menyalahkan faktor global atas menguatnya mata uang Paman Sam.

Benarkah rupiah melemah hanya gara-gara faktor global? BESTPROFIT

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian mengatakan hasil kajian-kajian independen, seperti yang dilakukan oleh Morgan Stanley, sudah sejak 2013 mengkategorikan Indonesia sebagai satu dari lima negara yang paling rentan terimbas krisis mata uang, dikenal dengan istilah the Fragile 5 bersama dengan Turki, Brasil, Afrika Selatan, dan India. BEST PROFIT

"Tiga negara pertama tersebut ditambah Argentina sudah kolaps. Jadi, Indonesia memang sedang dalam posisi sangat-sangat mengkhawatirkan, bak sedang menunggu antrean. Sudah bukan lampu kuning lagi, tapi lampu merah," kata dia kepada detikFinance, Jumat (7/9/2018). PT BEST PROFIT

Menurutnya, Indonesia sebenarnya punya waktu 5 tahun untuk membereskan permasalahan fundamental perekonomian nasional. Namun, kata dia, pemerintah memilih untuk tidak melakukan itu, yang ada justru memperkeruh keadaan. PT BESTPROFIT

"Kebijakan-kebijakan yang memperburuk pelemahan rupiah, seperti rezim BBM murah, proyek infrastruktur yang jor-joran, minimnya dukungan terhadap industri dalam negeri berbasis ekspor, ketergantungan terhadap impor, dan masih banyak lagi adalah beberapa contoh andil Pemerintah dalam membuat rupiah semakin terjepit seperti saat ini," jelasnya.

"Alhasil, rupiah babak belur dan kita semua mesti menghadapi pelemahan dan ancaman krisis rupiah seperti saat ini," tambahnya.

Ia menambahkan, setelah rupiah semakin babak belur dan melihat negara-negara lain sudah kolaps, baru lah Pemerintah dan otoritas lainnya mulai panik.

"Mereka baru sadar betapa buruknya mereka mengelola perekonomian kita selama ini. Mereka sedang panik, pusing tujuh keliling akibat terlilit sarung mereka sendiri," ungkapnya.

Alhasil, tambah dia, kebijakan-kebijakan ad hoc, seperti pengendalian 1.000an komoditas impor, penghentian proyek-proyek infrastruktur, khususnya yang dilakukan oleh PLN dan Pertamina, adalah dua contoh kebijakan yang seharusnya bisa dilakukan Pemerintah sedari dulu.

Sumber : Detik