Suharso Monoarfa Bicara Nasib PPP dan Ancam Potong Tangan Kader
Sejumlah lembaga survei menempatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu partai yang perolehan suaranya jeblok dalam pemilu kali ini. Tapi Suharso Monoarfa yang pekan lalu baru dikukuhkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum optimistis partainya akan lolos ambang batas parlemen. BEST PROFIT
"Sejak 1999 PPP selalu disebut bakal habis, nyatanya pada 2014 suara kami malah bertambah, dapat tambahan satu kursi," kata lelaki kelahiran Mataram, 31 Oktober 1954 itu. BESTPROFIT
Dia menyebut banyak bagian yang luput diperhatikan dari survei, terutama dalam hal waktu. Para surveyor, kata Suharso, lupa bahwa kerja-kerja politik itu ditentukan oleh para caleg dan kesukaan konstituen. "Kami punya pemilih fanatik," ujarnya. PT BESTPROFIT
Suharso Monoarfa malah sesumbar bahwa capaian suara partainya untuk lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen sudah akan dipenuhi di Jawa. Dia menghitung perolehan suara di Jawa minimal akan sama dengan 2014, yakni sebanyak 24 kursi. Waktu itu PPP meraih 3 kursi di Banten, DKI (3), Jawa Barat (7), Jawa Tengah (7), dan 4 di Jawa Timur. PT BEST PROFIT
"Secara umum akan ada suara yang hilang tapi juga ada yang bertambah. Di Jatim kemungkinan akan bertambah," ujarnya optimistis. Saat ditanya soal dasar perhitungannya, dia berkelit. "Pokoknya akan bertambah, biar ini di saku saya. PT BESTPROFIT FUTURES
Pada bagian lain dia menyokong ide Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemerintah membiayai operasional partai politik. Hal ini untuk mencegah kemungkinan praktik gelap dalam menghimpun dana operasional partai yang sangat tinggi. PT BEST PROFIT FUTURES
Menurut Suharso, bila dana sebesar itu dibagi rata untuk 10 partai, tentu akan sangat membantu. "Wah, dengan Rp 2 Triliun saya bersama PPP bisa bikin macam-macam. Kalau kelak masih ada kader yang berbuat sesuatu (korupsi), saya potong tangan (nya) itu," kata Suharso Monoarfa.
Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sebuah acara, Jumat pekan lalu mengusulkan dana Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik (parpol). Jumlah itu tidak ada apa-apanya dibanding kerusakan yang ditimbulkan bila tidak dibiayai seperti yang terjadi selama ini. BESTPROFIT FUTURES
Indonesia Corruption Watch termasuk yang menyokong ide KPK tersebut. Sekarang negara sudah memberikan bantuan ke parpol tapi secara jumlah walaupun sudah nak dari Rp 180 ke Rp 1.000 per kursi, masih tergolong sangat minim. BEST PROFIT FUTURES
Sumber : Detik
