6 Bulan Sebelum Masa Pensiun Idham, IPW Embuskan 8 Nama di Bursa Kapolri
Kapolri Jenderal Idham Azis masih memiliki masa aktif di kepolisian hingga Januari 2021. Meski begitu, Indonesia Police Watch (IPW) sudah mengembuskan peta bursa calon Kapolri. Siapa saja yang masuk bursa? BEST PROFIT
"Meskipun masa jabatan Kapolri Idham Azis masih enam bulan lagi, bursa calon Kapolri di internal kepolisian mulai marak dipergunjingkan. Sedikitnya ada delapan nama yang disebut-sebut masuk sebagai calon kuat dalam bursa calon Kapolri," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020). BESTPROFIT
Neta mengatakan delapan nama jenderal yang masuk bursa itu terdiri dari lima jenderal bintang tiga (Komjen) dan tiga bintang dua (Irjen). Kedelapan nama ini mulai dari lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 A hingga lulusan tahun 1991. PT BESTPROFIT
Mereka adalah Komjen Rycko Amelza (Kabaintelkam), Komjen Agus Andrianto (Kabaharkam), Komjen Boy Rafly Amar (Kepala BNPT), Komjen Listyo Sigit (Kabareskrim), dan Komjen Gatot Eddy Pramono (Wakapolri). PT BEST PROFIT
Sedangkan untuk bintang dua ada Irjen Nana Sudjana (Kapolda Metro Jaya), Irjen Ahmad Lufti (Kapolda Jateng), dan Irjen Fadil Imran (Kapolda Jatim). Menurut Neta, ketiga jenderal bintang dua ini bisa masuk bursa calon Kapolri karena menjelang Idham Azis pensiun ada dua posisi jenderal bintang tiga yang bakal pensiun, yakni Kepala BNN dan Sestama Lemhannas. PT BESTPROFIT FUTURES
"Bahkan, jika menjelang 1 Juli ini, posisi Kakorbrimob dijadikan bintang tiga, peluang jenderal bintang dua untuk masuk menjadi bintang tiga menjadi tiga posisi. Sebab, keberadaan Kakorbrimob dengan pangkat Komjen sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan tinggal menunggu penetapan dan pelantikan saja," tutur Neta. PT BEST PROFIT FUTURES
Klaim 3 Kelompok Menonjol
Dalam bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis ini, Neta dan IPW melihat ada tiga kelompok yang menonjol. Yakni Kelompok Solo terdiri dari jenderal-jenderal yang pernah bertugas di Solo, Kelompok Idham, yakni jenderal-jenderal yang dekat dengan Kapolri Idham Azis, dan yang ketiga adalah kelompok yang diklaim Neta sebagai kelompok netral. Tentu saja, pengelompokan ini hanya berdasarkan sepihak dari analisis Neta dan IPW. BESTPROFIT FUTURES
"Yang menarik dalam dinamika teraktual di Polri, tiga kelompok yang sempat mendominasi putaran elite kekuasaan di Polri, saat ini sudah terkikis dan tersingkir dari putaran elite kekuasaan internal kepolisian tersebut, yakni Geng Syafruddin, Geng Tito, dan Geng BG," tutur Neta. BEST PROFIT FUTURES
"Dalam sejumlah mutasi di era Kapolri Idham Azis kelompok Syafruddin dan Tito perlahan tapi pasti tersingkir dari putaran elite kekuasaan di kepolisian. Sementara Geng BG tersisih di luar lembaga kepolisian, meski mendapat pangkat menjadi jenderal bintang tiga. Apakah jenderal-jenderal bintang tiga Geng BG yang berada di luar Polri ini bisa kembali ke internal kepolisian dan masuk dalam bursa calon Kapolri, kita tunggu saja," sambungnya.
Selain itu, Neta menemukan dua hal lagi yang menarik untuk dicermati. Pertama, adalah nama mantan ajudan Presiden SBY, Komjen Rycko, disebut-sebut sebagai calon kuat Kapolri pengganti Idham Azis, mengingat yang bersangkutan adalah Adimakayasa Akpol 88 B.
"Jika hal itu terjadi tentunya ini menjadi fenomena baru, tidak hanya di dalam dinamika kepolisian tapi juga dalam dinamika politik, dimana mantan ajudan Presiden SBY bisa menjadi Kapolri di era Presiden Jokowi," tutur Neta.
Hal kedua yang disorot Neta adalah munculnya nama Irjen Fadil sebagai calon pengganti Idham Azis mengingat Kapolda Jatim. "Dia adalah salah satu 'tim sukses' saat Idham mengikuti uji kepatutan di DPR. Terlepas siapa pun yang menjadi Kapolri yang dipilih Presiden Jokowi nanti, dinamika prosesnya menarik untuk dicermati. Selain itu tugas berat tentunya menanti," kata Neta.
Sesuai dengan prosedur, nama-nama calon Kapolri akan digodok Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri yang diketuai Wakapolri dan anggotanya Irwasum, Assisten SDM, dan Kadiv Propam. Nama-nama yang digodok Wanjakti ini lalu diserahkan Kapolri kepada Presiden untuk dipilih, kemudian dilakukan uji kepatutan di Komisi 3 DPR. Di sisi lain Kompolnas juga memberikan nama nama calon Kapolri sebagai usulan kepada Presiden.
Sumber : detik
